“Fenomena Price Rigidity dan Sticky Prices pada Harga Barang Pokok di Maluku: Pengaruh Perilaku Daya Beli Masyarakat, Distribusi, dan Struktur Pasar Pasca Inflasi

Fenomena Price Rigidity dan Sticky Prices pada Harga Barang Pokok di Maluku: Pengaruh Perilaku Daya Beli Masyarakat, Distribusi, dan Struktur Pasar Pasca Inflasi

Riller Katipana

Email|IDEAS/RePEc|EconPapers|EconAcademics

I. Latar Belakang Masalah 

Inflasi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kenaikan harga barang pokok. Namun, dalam banyak kasus, ketika tingkat inflasi mulai menurun atau kondisi ekonomi kembali stabil, harga barang tidak serta-merta kembali turun ke tingkat semula. Fenomena ini dikenal sebagai price rigidity dan sticky prices.

Di Maluku, fenomena tersebut menjadi lebih kompleks karena karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi, biaya logistik tinggi, dan ketergantungan pasokan dari luar daerah. Kondisi ini menyebabkan harga barang pokok lebih mudah naik dibanding turun.  Selain itu, perilaku daya beli masyarakat juga mempengaruhi harga pasar. Ketika masyarakat tetap membeli barang meskipun harga meningkat, pedagang cenderung mempertahankan harga tinggi

 Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep (Keynes) :

ΔPnaik​>∣ΔPturun​∣

yang menunjukkan bahwa kenaikan harga berlangsung lebih cepat daripada penurunannya. Dimana struktur pasar, perilaku pedagang, dan ekspektasi inflasi turut memengaruhi proses penyesuaian harga di pasar lokal.      

Sebagai ilustrasi dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini   :

Gambar.1

Dari ilustrasi menunjukan adanya price rigidity dan sticky prices, yaitu kondisi ketika harga lebih mudah naik dibanding turun. Pedagang cenderung mempertahankan harga karena biaya operasional masih tinggi, adanya ketidakpastian pasokan, serta kekhawatiran harga akan kembali naik di masa mendatang. dalam teori Keynesian, harga dan upah cenderung kaku (rigid) sehingga tidak mudah menyesuaikan diri dalam jangka pendek. Ketika terjadi inflasi atau kenaikan biaya produksi, harga barang akan cepat meningkat, tetapi saat inflasi menurun, harga tidak langsung kembali normal karena adanya hambatan dalam penyesuaian pasar. 

Selain itu, menurut N. Gregory Mankiw melalui Menu Cost Theory, pelaku usaha cenderung mempertahankan harga karena perubahan harga memerlukan biaya, seperti:

• biaya distribusi,
• penyesuaian operasional,
• perubahan label harga,
• dan risiko ketidakstabilan pasar.

Kemudian menurut Olivier Blanchard menjelaskan bahwa sticky prices terjadi karena pelaku pasar memiliki ekspektasi bahwa inflasi dapat kembali meningkat sehingga mereka enggan menurunkan harga meskipun kondisi ekonomi mulai membaik.

Dalam konteks Maluku, secara teoritis kondisi  ini terlihat pada harga barang pokok yang tetap tinggi meskipun:

• inflasi mulai menurun,
• distribusi barang kembali lancar,
• dan pasokan mulai stabil.

Hal tersebut dipengaruhi oleh:

• tingginya biaya logistik wilayah kepulauan,
• ketergantungan pasokan luar daerah,
• struktur pasar yang terbatas,
• serta perilaku pedagang dalam mempertahankan margin keuntungan.

Akibatnya, masyarakat tetap menghadapi harga barang pokok yang tinggi meskipun tekanan inflasi sudah berkurang.

Gambar.2

Dari ilustrasi gambar.2 dapat dijelaskan secara singkat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat di Maluku sering mengalami kenaikan harga barang pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, cabai, dan ikan. Kenaikan harga tersebut biasanya terjadi ketika inflasi meningkat, distribusi barang terganggu, cuaca buruk, atau biaya transportasi laut mengalami kenaikan. Sehingga sebagai wilayah kepulauan jika diamati Maluku memiliki tantangan distribusi yang lebih besar dibanding daerah lain di Indonesia. Banyak kebutuhan pokok masih dipasok dari luar daerah seperti Makassar dan Surabaya. Ketika biaya logistik naik atau kapal distribusi terlambat, harga barang di pasar lokal langsung mengalami kenaikan. Artinya dalam proses distribusi barang di Maluku umumnya dimulai dari produsen luar daerah, kemudian barang dikirim ke pelabuhan utama dan diangkut menggunakan kapal logistik menuju pelabuhan di Ambon. Setelah tiba, barang didistribusikan kepada distributor lokal, lalu diteruskan ke pedagang pasar sebelum akhirnya sampai kepada konsumen masyarakat. Panjangnya rantai distribusi tersebut menyebabkan biaya transportasi, bongkar muat, penyimpanan, dan logistik menjadi lebih besar sehingga mempengaruhi kenaikan harga barang pokok di pasar lokal.

Gambar.3

Gambar. 3 dapat diasumsikan bahwa jika semakin jauh suatu wilayah dari titik pusat distribusi utama seperti Ambon, maka biaya logistik, risiko keterlambatan kapal, dan biaya operasional semakin besar sehingga harga barang lebih mudah naik dan sulit turun kembali. Sebagai contoh wilayah seperti Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya memiliki tingkat sticky prices paling tinggi karena distribusi barang memerlukan jalur laut panjang dan tidak rutin. Sebaliknya, Ambon dan Buru cenderung lebih stabil karena akses distribusi lebih baik dan sebagian kebutuhan dapat dipenuhi secara lokal.

Artinya, semakin panjang rantai distribusi:

• biaya barang semakin tinggi,
• pasokan semakin rentan terganggu,
• dan harga semakin sulit turun meskipun inflasi mulai normal

Secara teoritis ketimpangan distribusi yang terjadi sesuai dengan pandangan Heinrich von Thünen dalam teori lokasi ekonomi (Location Theory), jarak dari pusat pasar sangat mempengaruhi biaya distribusi dan harga barang. Semakin jauh suatu wilayah dari pusat perdagangan, semakin besar biaya angkut yang harus ditanggung sehingga harga barang menjadi lebih mahal. Kemudian juga diperkuat oleh pandangan Walter Christaller melalui Central Place Theory, yang menjelaskan bahwa kota utama berfungsi sebagai pusat distribusi barang dan jasa bagi wilayah di sekitarnya. Wilayah yang dekat dengan pusat distribusi memperoleh akses barang lebih cepat dan murah, sedangkan wilayah yang jauh mengalami biaya distribusi lebih tinggi dan pasokan lebih lambat.

Gambar.4

Ilustrasi ini dapat diartikan fenomena price rigidity dan sticky prices di Maluku tidak hanya memengaruhi harga barang, tetapi juga berdampak langsung terhadap perilaku konsumsi masyarakat, melambatnya perputaran uang, serta melemahnya perekonomian daerah. Semakin panjang rantai distribusi dan semakin tinggi biaya logistik, maka tekanan terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah akan semakin besar.

Gambar.5

Gambar.6

II. PEMBAHASAN

Melihat dari dampak yang ditimbulkan secara ilustrasi mengambarkan bahwa fenomena price rigidity dan sticky prices  yang terjadi menyebabkan ketimpangan harga antar wilayah, terutama antara pusat distribusi seperti Ambon dan daerah terpencil seperti Kepulauan Aru serta Maluku Barat Daya.  Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan kebijakan moneter melalui pengendalian inflasi daerah, operasi pasar, digitalisasi pembayaran seperti QRIS, serta pemberian kredit dan pembiayaan UMKM. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, memperlancar transaksi ekonomi, dan mendukung produksi lokal agar ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat berkurang. 

Selain itu, kebijakan fiskal juga diperlukan melalui subsidi transportasi laut, penguatan program tol laut, pembangunan pelabuhan, gudang pangan, cold storage, dan pusat logistik daerah. Pemerintah juga perlu memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan UMKM lokal agar kebutuhan pokok dapat dipenuhi dari dalam daerah. Semakin rendah biaya logistik, maka harga barang akan semakin stabil.

Dalam jangka panjang, pemerintah perlu membangun pusat distribusi regional baru selain Ambon, seperti di Tual, Buru, dan wilayah Seram untuk memperpendek rantai distribusi. Integrasi sistem logistik dan pemantauan harga digital juga penting agar distribusi lebih efisien dan pasar lebih transparan. Apabila kebijakan tersebut berjalan efektif, maka daya beli masyarakat dapat meningkat, harga barang menjadi lebih stabil, perputaran uang daerah membaik, UMKM berkembang, dan ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di Maluku dapat dikurangi.

Gambar.7

KESIMPULAN :

Fenomena price rigidity dan sticky prices pada harga barang pokok di Maluku menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan harga di wilayah kepulauan tidak berlangsung secara fleksibel. Harga barang cenderung lebih cepat meningkat ketika terjadi inflasi, gangguan distribusi, kenaikan biaya logistik, atau keterlambatan pasokan, namun sulit kembali turun meskipun kondisi ekonomi mulai normal. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik geografis kepulauan, panjangnya rantai distribusi, ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta struktur pasar yang belum merata.

Berdasarkan teori ekonomi spasial, semakin jauh suatu wilayah dari pusat distribusi utama seperti Ambon, maka biaya logistik, risiko distribusi, dan biaya operasional akan semakin tinggi sehingga harga barang di wilayah tersebut cenderung lebih mahal dan mengalami tingkat sticky prices yang lebih besar. Fenomena ini terlihat lebih kuat di wilayah terpencil seperti Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya dibanding wilayah yang memiliki akses distribusi lebih baik seperti Ambon dan Buru.

Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya mempengaruhi stabilitas harga, tetapi juga menurunkan daya beli masyarakat, memperlambat perputaran uang daerah, memperbesar ketimpangan ekonomi antar wilayah, serta meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat kepulauan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah memerlukan kombinasi kebijakan moneter dan fiskal melalui pengendalian inflasi daerah, subsidi transportasi laut, pembangunan infrastruktur distribusi, penguatan produksi lokal, digitalisasi ekonomi, serta pemerataan pusat distribusi regional.

Dengan demikian, stabilitas harga dan pemerataan ekonomi di Maluku sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam memperpendek rantai distribusi, menurunkan biaya logistik, memperkuat konektivitas antar pulau, dan meningkatkan kemandirian produksi lokal sehingga fenomena price rigidity dan sticky prices dapat dikendalikan secara berkelanjutan.

RUANG LINGKUP DAN BATASAN :

Pembahasan mengenai fenomena price rigidity dan sticky prices pada harga barang pokok di Maluku memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.

Pertama, pembahasan topik ini masih terbatas pada beberapa komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan kebutuhan pokok lainnya sehingga belum mencakup seluruh jenis barang konsumsi masyarakat.

Kedua, kondisi geografis wilayah kepulauan menyebabkan keterbatasan dalam pengumpulan data antar kabupaten/kota, terutama pada daerah terpencil seperti Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya. Perbedaan akses distribusi, keterbatasan data pasar, dan variasi harga antar pulau dapat memengaruhi tingkat akurasi dan konsistensi data penelitian.

Ketiga, Topik ini lebih berfokus pada faktor distribusi, struktur pasar, dan perilaku daya beli masyarakat sehingga belum menganalisis secara mendalam faktor eksternal lain seperti kebijakan perdagangan nasional, fluktuasi nilai tukar, perubahan harga BBM, kondisi cuaca ekstrem, maupun pengaruh ekonomi global terhadap pembentukan harga di daerah kepulauan.

Keempat, Topik ini menggunakan pendekatan umum terhadap fenomena price rigidity dan sticky prices sehingga belum sepenuhnya menggambarkan perilaku harga secara mikro pada setiap pasar tradisional, distributor, maupun pola konsumsi rumah tangga secara rinci di masing-masing wilayah Maluku.

Selain itu, keterbatasan periode pengamatan juga dapat mempengaruhi hasil penelitian karena perubahan harga barang pokok bersifat dinamis dan dipengaruhi kondisi musiman, distribusi kapal, serta perubahan inflasi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data jangka panjang, cakupan wilayah yang lebih luas, dan metode analisis yang lebih mendalam agar hasil pembahasan menjadi lebih komprehensif dan akurat.

REKOMENDASI :

1. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah di Maluku perlu memperkuat sistem distribusi antar pulau melalui pembangunan pelabuhan, gudang logistik, cold storage, dan peningkatan konektivitas transportasi laut agar rantai distribusi menjadi lebih pendek dan biaya logistik dapat ditekan. Selain itu, pemerintah perlu memperluas program subsidi transportasi laut dan memperkuat jadwal distribusi rutin ke wilayah terpencil seperti Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya untuk menjaga stabilitas pasokan barang pokok.

Pemerintah juga disarankan memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), melakukan operasi pasar secara berkala, serta membangun sistem pemantauan harga berbasis digital agar pergerakan harga antar kabupaten/kota dapat dikendalikan lebih cepat dan transparan. Pengembangan pusat distribusi regional selain Ambon, seperti di Tual dan Buru, juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu pusat distribusi utama.

Selain itu, pemerintah perlu mendorong penguatan produksi lokal melalui bantuan pertanian, perikanan, UMKM, dan pengembangan pangan lokal agar ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat dikurangi. Dengan meningkatnya produksi lokal, stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah akan lebih terjaga.

2. Rekomendasi untuk Masyarakat

Masyarakat di Maluku disarankan lebih bijak dalam pola konsumsi dan mulai memanfaatkan produk pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang dari luar daerah. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran dalam mendukung UMKM dan produksi lokal agar perputaran ekonomi daerah menjadi lebih kuat.

Selain itu, masyarakat dapat melakukan pengelolaan keuangan rumah tangga secara lebih efisien dengan memprioritaskan kebutuhan utama ketika terjadi kenaikan harga barang pokok. Pemanfaatan teknologi digital seperti transaksi non-tunai dan akses informasi harga pasar juga penting agar masyarakat lebih mudah membandingkan harga dan menghindari lonjakan harga yang tidak wajar.

Masyarakat dan pelaku usaha lokal juga diharapkan dapat bekerja sama menjaga stabilitas pasar dengan menghindari penimbunan barang, spekulasi harga, dan praktik perdagangan yang merugikan konsumen. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, fenomena price rigidity dan sticky prices di Maluku dapat dikendalikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

 DAFTAR PUSTAKA :

John Maynard Keynes. 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money. L0ondon: Macmillan.

N. Gregory Mankiw. 2019. Macroeconomics. 10th Edition. New York: Worth Publishers. 

Paul Krugman. 1991. Geography and Trade. Cambridge: MIT Press.

Johann Heinrich von Thünen. 1826. The Isolated State. Hamburg: Perthes.

Walter Christaller. 1933. Central Places in Southern Germany. Jena: Gustav Fischer.

Olivier Blanchard dan David R. Johnson. 2013. Macroeconomics. 6th Edition. Boston: Pearson.

Bank Indonesia. 2024. Laporan Inflasi dan Kajian Ekonomi Regional Maluku. Jakarta: Bank Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. Provinsi Maluku Dalam Angka. Jakarta: BPS Indonesia.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. 2024. Statistik Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Maluku. Ambon: BPS Provinsi Maluku.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2023. Kebijakan Tol Laut dan Distribusi Logistik Wilayah Kepulauan. Jakarta: Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2023. Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok di Indonesia Timur. Jakarta: Kementerian Perdagangan.

Pemerintah Provinsi Maluku. 2024. Laporan Perekonomian dan Ketahanan Pangan Daerah. Ambon: Pemerintah Provinsi Maluku.

Samuelson, Paul A., dan William D. Nordhaus. 2010. Economics. 19th Edition. New York: McGraw-Hill.

Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. 2015. Economic Development. 12th Edition. Boston: Pearson Education.

Boediono. 2014. Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Sukirno, Sadono. 2016. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Tambunan, Tulus T.H. 2020. Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia.1.