Paradoks Money Flow Di Maluku : Pertumbuhan Naik, Kemiskinan Bertahan

 

Paradoks Money Flow Di Maluku : Pertumbuhan Naik, Kemiskinan Bertahan.

Riller Katipana

Email|IDEAS/RePEc|EconPapers|EconAcademics

I. Ketika Ekonomi Tumbuh, Mengapa Kemiskinan Tetap Tinggi? 

Pertumbuhan ekonomi dengan angka pencapaian di atas (>5%) sering dianggap tanda keberhasilan pembangunan suatu wilayah atau daerah di Indonesia. Namun di Maluku dan daerah lain seperti Aceh, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kep-Riau, Halmahera, dan Jawa Timur.  Dimana wilayah-wilayah ini memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, kekayaan sumber daya alam melimpah, atau pendapatan daerah yang besar, seharusnya memiliki tingkat kesejahteraan meningkat searah dengan laju pertumbuhan ekonomi daerahnya, Namun kenyataannya angka kemiskinan masih tinggi, daya beli lemah, serta ketimpangan ekonomi masih melebar karena manfaat pembangunan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu dan tidak merata sampai ke masyarakat luas. 

Fenomena ini kemudian dikenal sebagai Paradoks Money Flow yaitu kondisi ketika jumlah uang yang beredar makin besar, tapi manfaatnya tidak sampai ke masyarakat bawah.

II. Apa itu Paradoks Money Flow?

Paradoks Money Flow lahir dari perkembangan teori ekonomi klasik hingga modern yang menyoroti bahwa peredaran uang dalam suatu perekonomian tidak selalu mampu menciptakan distribusi kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Teori-teori seperti : Teori Uang & Pertumbuhan dalam teori klasik Adam Smith yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi terjadi karena melalui perdagangan, produksi dan akumulasi modal dimana teori ini lebih berfokus pada pertumbuhan agregat bukan berfokus pada proses distribusi dari hasil pertumbuhan itu sendiri. Kemudian Teori Kuantitas Uang (Quantity of Money) Irving Fisher, menjelaskan semakin besar jumlah uang yang beredar maka aktivitas ekonomi akan meningkat, secara empiris teori ini selalu diasumsikan dalam masalah inflasi dengan persamaan yaitu MV=PT. Selanjutnya Teori Trickle Down Effect istilah yang di populerkan oleh Wil Rogers, yang berharap dari suatu kebijakan pemerintah bahwa uang yang dikumpulkan diatas akan tersalurkan kebawah dengan baik bagi mereka yang membutuhkan. Dan salah satu teori yang juga mendukung istilah ini adalah Teori Ketimpangan (Spatial Economy) Simon Kuznet dalam pandangan ekonomi modern dengan metode kurva U terbalik (Kuznet Curve) menjelaskan bahwa pada awal pertumbuhan suatu wilayah seringkali meningkat secara drastis namun menurun secara perlahan yang mengakibatkan ketimpangan semakin melebar.

Teori-teori inilah yang dikembangkan menjadi istilah Growth without Equity (pertumbuhan yang tidak berimbang dengan kesejahteraan) sebelum dimunculkannya istilah Paradoks Money Flow yang dikembangkan oleh para ekonom pada saat ini. 

III. Mengapa Pertumbuhan  Ekonomi yang Tinggi tidak menurunkan Kemiskinan ?

1. Aliran Uang Tersumbat dari Wilayah Kota ke Daerah Pedesaan & Pinggiran.

Dalam sudut pandang Teori Lokasi (Weber) maupun Teori Sirkulasi Kumulatif (Kaldor) menjelaskan fenomena aliran uang yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan dibandingkam wilayah pedesaan disebabkan karena wilayah kota memiliki faktor penunjang sangat baik berupa infrastruktur (jalan,listrik,perbankan,dll) faktor tersebut sangat membantu aktifitas usaha untuk menimbun aliran uang jika dibandingkan dengan wilayah desa. Asumsi dasarnya adalah semakin banyak aktivitas ekonomi yang berjalan maka semakin banyak putaran uang yang beredar di kota dan semakin kecil aliran uang yang tersalurkan ke desa.

Hal ini menyebabkan ilusi statistik atau "pertumbuhan semu" dimana ekonomi tumbuh dalam angka tetapi kesejahteraan tidak ikut bergerak.

Dalam konteks Maluku fenomena ini sangat dirasakan. Daerah yang menjadi pusat kota seperti Ambon perputaran uang lebih berkembang cepat karena memiliki faktor penunjang untuk aktifitas ekonomi dari sektor jasa, perbankan dan perdagangan sementara untuk wilayah desa dan pulau-pulau kecil diwilyah terluar yang jauh dari pusat kota memiliki aktifitas putaran uang yang lambat karena faktor ketimpangan infrastruktur. Hal ini secara kontras terilhat dari data perbandingan ,data pertumbuhan ekonomi, & tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota maupun provinsi :

Gambar. 1

Gambar. 2

Dari data gambar 1-2, menjelaskan ketimpangan pertumbuhan yang terjadi untuk wilayah kosentrasi seperti Ambon dan wilayah yang berdekatan serta memiliki infrastruktur yang baik seperti Tual memiliki angka kemiskinan yang rendah dan pertumbuhan yang baik. Sementara wilayah yang jauh dari akses ibu kota provinsi dan memiliki akses infrastruktur terbatas seperti Maluku Barat Daya, Kep-Aru & Seram Bagian Timur masih memiliki masalah kemisikinan yang tinggi.

Selanjutnya untuk posisi wilayah Provinsi Maluku terlihat jelas data secara rata-rata provinsi Maluku memiliki nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi diatas 5% melebihi skala Nasional  namun masih masuk peringkat 10 besar untuk kemiskinan di Indonesia. Ini menunjukan bahwa Maluku mengalami kondisi paradoks money flow dari segi peningkatan kesejahteraan untuk pembangunan daerah.

2. Transaksi Keuangan Digital yang terus Meningkat untuk Aliran Uang yang Beredar ke Luar Daerah.

Di Maluku, bagi wilayah yang menjadi pusat aktifitas ekonomi seperti Kota Ambon, secara positif memiliki perputaran uang yang begitu cepat karena ditunjang faktor infrastruktur yang baik namun juga memiliki sisi negatif, dimana dari perilaku daya beli masyarakat yang cenderung konsumtif secara berlebihan melalui transaksi digital (belanja online) dari luar daerah, membuat aliran uang hanya sekedar melintas alias datang dan pergi dengan begitu cepat tanpa menetap di daerah yang seharusnya perputaran uang dapat tersalurkan secara merata dalam konteks lokal.

Gambar.3

Gambar. 4

Gambar.5

Secara grafis 1-2-3 terlihat berdasarkan data aliran uang melalui transaksi digital di Maluku dinominasi oleh penduduk Kota Ambon sebesar 79.8% dari total penggunaan QRIS terbanyak, sementara untuk nominasi belanja online/ terbanyak berasal dari Kabupaten Aru, Tual dan Maluku Tenggara dimana wilayah ini disebabkan mendapatkan pesanan barang online (Distribusi Tol Laut/TIKI melalui jalur Surabaya - Makassar) lebih mudah daripada harus berbelanja secara langsung di pusat kota ambon yang harus dibatasi faktor transportasi.

Kemudian data menunjukan aliran uang yang keluar sangat banyak sekitar Rp.900 milliar/thn (2024)  dibawa keluar daerah. Ini artinya secara aktifitas ekonomi berjalan lancar namun untuk penciptaan nilai tambah menurun secara pendapatan daerah. Terlihat dari daya beli masyarakat akan barang impor lebih banyak daripada barang lokal yang hanya sebesar 15%. Secara tidak langsung ini juga menunjukan kreatifitas produksi dalam menciptakan barang dan jasa masyarakat Maluku mulai menurun. Dengan pola konsumtif yang terus meningkat tanpa mengembangkan usaha lokal, perlahan-lahan masyarakat Maluku sementara membantu memperkaya daerah lain dibandingkan daerah sendiri.

3. Kebocoran Ekonomi Daerah akibat Aliran Dana Pembangunan yang tidak Tepat Sasaran

Di Provinsi Maluku, besarnya alokasi anggaran pembangunan ternyata belum memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat setempat. Sebagian besar proyek yang dilaksanakan masih dikerjakan oleh perusahaan kontraktor dari luar wilayah, di mana kebutuhan bahan baku, peralatan kerja, hingga tenaga ahli pun didatangkan dari luar daerah. Konsekuensinya, sebagian besar dana yang dikeluarkan tidak berputar dan beredar di lingkungan ekonomi lokal, melainkan langsung dibawa keluar dari Maluku. 

Akibat kondisi ini, manfaat pembangunan tidak dirasakan secara langsung oleh warga, sementara angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antar wilayah masih bertahan pada tingkat yang tinggi. Fenomena ini membuktikan terjadinya kebocoran ekonomi daerah, yang disebabkan oleh penyaluran dana pembangunan yang kurang tepat sasaran dan belum mampu memunculkan efek pengganda ekonomi secara maksimal bagi kemajuan daerah.

Gambar. 6

Gambar. 7

Grafis 6-7 menunjukan untuk aliran uang dari serapan anggaran daerah selama beberapa tahun terakhir lebih banyak terserap untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas renovasi gedung publik dibandingkan dengan pembangunan untuk akses pendidikan dan pertumbuhan UMKM di Maluku. Secara program pembangunan ini masih belum tepat sasaran dan dirasakan manfaat sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat akibatnya banyak pengeluaran biaya (lost) habis percuma tanpa memberikan dampak multiplier bagi perekonomian daerah.

IV. Simulasi Dampak Paradoks Money Flow di Maluku.

Dari uraian permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat diketahui bahwa paradoks money flow memberikan dampak bagi perekonomian daerah yaitu:

1. Terjadinya ketimpangan sosial yang terus meningkat yaitu adanya perbedaan kelompok diantara masyarakat khususnya untuk kelas menengah ke-bawah akan berada dalam status terjebak pendapatan yang sulit untuk meningkat.

2. Perputaran uang yang lambat membuat daya beli masyarakat yang terus menurun sehingga tidak mampu untuk memicu pertumbuhan pendapatan perkapita yang baik.

3. Terjadi klasterisasi wilayah antara daerah-daerah maju dan tertinggal.

Sehingga jika melihat dampak yang ditimbulkan dapat dibuat beberapa variabel simulasi untuk melihat keterkaitan faktor-faktor penyebab.

Adapun secara model variabel yang dapat disimulasikan secara perhitungan ekonometrik adalah sebagai berikut :

Pertumbuhan Ekonomi (X1) Money Flow(X2) Ketimpangan Pendapatan(Z) Kemiskinan(Y) 

Hasil estimasi menggunakan model intervening pada output PLS dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 1 

Hasil Direct Effect

Tabel. 2

Hasil Indirect Effect

Tabel. 3

Hasil Total Effect

INTERPRETASI : 

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi(X₁)

• X₁ → Y: Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara langsung menurunkan angka kemiskinan (Nilai β = -0,042; Tidak Signifikan). Ini membuktikan paradoks pembangunan: meski ekonomi tumbuh >5%, kemiskinan tidak otomatis turun.
• X₁ → Z: Pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru meningkatkan ketimpangan pendapatan secara nyata (β = 0,324; Signifikan). Kekayaan hasil pertumbuhan hanya dinikmati kelompok atas/elit.
• X₁ → Z → Y: Pertumbuhan ekonomi hanya akan meningkatkan kemiskinan jika dampaknya melewati ketimpangan. Artinya, pertumbuhan yang tidak merata adalah penyebab utama kemiskinan di Maluku.

2. Pengaruh Money Flow (Aliran Uang)(X₂)

• X₂ → Y: Semakin besar jumlah uang yang beredar dan nilai proyek pembangunan, justru semakin tinggi angka kemiskinan (β = 0,217; Signifikan). Ini adalah inti Paradoks Money Flow: uang banyak beredar, tapi tidak sampai ke rakyat, malah membuat warga makin terpuruk karena harga naik tapi pendapatan tetap.
• X₂ → Z: Aliran dana pembangunan dan transaksi digital yang besar secara signifikan memperlebar jurang ketimpangan (β = 0,489; Signifikan). Uang berputar di kontraktor luar daerah, pejabat, dan pengusaha saja.
• X₂ → Z → Y: Aliran uang yang bocor ke luar daerah dan hanya berputar di elit, memperparah ketimpangan, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah penduduk miskin secara drastis.

3. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan (Z)

• Z → Y: Ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif dan paling kuat terhadap kemiskinan (β = 0,523; Signifikan). Artinya semakin timpang pembagian pendapatan antara elit dan masyarakat bawah, maka semakin banyak jumlah rakyat miskin di Maluku.

Secara keseluruhan hasil estimasi simulasi tersebut dapat diasumsikan model menunjukkan bahwa Ketimpangan Pendapatan (Z) bertindak sebagai variabel mediasi penuh yang menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi serta tingginya aliran uang dari proyek maupun dana pembangunan belum mampu menekan angka kemiskinan, bahkan cenderung memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Secara statistik, fenomena Paradoks Money Flow (Aliran Uang) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap tingginya tingkat kemiskinan di Maluku.

V. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil estimasi maka rekomendasi arah kebijakan harus difokuskan pada perubahan pola ekonomi dari sistem “uang cepat keluar daerah” menuju sistem “uang berputar dan menetap dalam ekonomi lokal”.  

Sehingga jika diamati masalah utamanya adalah  Maluku bukan karena kekurangan uang atau lambat tumbuh, melainkan sistem pembangunan yang salah arah. 

Rekomendasi ini berfokus pada satu tujuan utama yaitu memastikan uang pembangunan berputar penuh di Maluku dan dibagi secara adil ke seluruh lapisan masyarakat. 

Hanya dengan mengecilkan ketimpangan, maka pertumbuhan ekonomi dan aliran uang yang besar baru akan benar-benar menurunkan angka kemiskinan secara nyata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arsyad, Lincolin. (2017). Ekonomi Pembangunan (Edisi Kelima). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
2. Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Provinsi Maluku Dalam Angka 2023. Ambon: BPS Provinsi Maluku.
3. Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Data Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Provinsi Maluku. Ambon: BPS Provinsi Maluku.
4. Bank Indonesia (BI). (2024). Laporan Perekonomian Provinsi Maluku 2024: Analisis Aliran Uang dan Transaksi Pembayaran. Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2025). Laporan Pemantauan dan Evaluasi Proyek Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023–2025. Ambon: Pemerintah Provinsi Maluku.
6. Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2023–2028. Ambon: Pemerintah Provinsi Maluku.
7. DJPb Kementerian Keuangan RI. (2024). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2024). Data Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Jakarta: LKPP RI.
9. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Pembangunan. (2024). Laporan Investigasi: Proyek Mangkrak dan Pemborosan Dana Publik di Provinsi Maluku. Ambon: Koalisi Masyarakat Sipil Maluku.
10. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai. (2024). Laporan Pergerakan Barang dan Logistik Wilayah Maluku. Ambon: Kemenkeu RI.
11. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). Laporan Pemantauan Pengelolaan Anggaran Daerah dan Proyek Strategis di Wilayah Indonesia Timur. Jakarta: KPK RI.